Setelah Usai Debat Capres, Gerindra Yakin Suara Prabowo-Sandi Meningkat di Bali - POLITIK

Liputan6.com, Denpasar - Debat capres 2019 usai diselenggarakan. Kedua pasang kandidat memaparkan visi, misi dan program kerjanya dalam perspektif hukum, korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.

Usai debat, DPD Gerindra Bali optimistis akan berpengaruh positif terhadap perolehan suara Prabowo-Sandi di Pulau Dewata. Direktur Bidang Relawan Badan Pemenangan Provinsi Prabowo-Sandi Provinsi Bali, Fabian Cornellis optimistis akan mendongkrak perolehan suara capres nomor urut 02 itu di Pulau Dewata.

Apalagi, jika dilihat dari performa dan penguasaan materi pada debat yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Prabowo-Sandi dianggapnya jauh mengungguli kandidat capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita harus melihat secara kualitas tidak berimbang. Capres dan cawapres nomor urut 02 amat menguasai materi debat," ungkap Fabian saat dihubungi, Jumat 18 Januari 2019.

Ia yakin perfoma debat capres dan penguasaan materi Prabowo-Sandi akan berpengaruh pada peningkatan elektabilitas kandidat yang diusung Gerindra, PAN, PKS dan Partai Berkarya itu pada Pilpres 17 April 2019.

"Apakah itu akan berimbas pada perolehan suara di Bali, tentu ada pemilih cerdas dan swing voters yang realistis dan obyektif mengenai persoalan kebangsaan yang disampaikan Prabowo-Sandi," papar dia.

Read More

Majukan Masyarakat, Sihar Janji Tak Ada Lagi Masyarakat Termajinalkan

Liputan6.com.Medan - Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus merasa miris mendengar masih banyak masyarakat di Sumut yang merupakan kaum marjinal. Sihar pun bertekad untuk memajukan kehidupan masyarakat agar tidak termarjinalkan.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi-misi yang diusung Sihar Sitorus bersama Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat. Hal itu akan dilakukan agar tak ada lagi warga merasa sebagai anak tiri.

Pasangan yang terkenal dengan jargon Djoss ini akan menjadikan program yang diusung harus cepat direalisasikan bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Program itu dibuat berdasarkan keluhan warga yang langsung didengar Sihar saat mengunjungi sejumlah daerah. Seperti di kawasan Hamparan Perak, Kota Sibolga, dan Tapanuli Tengah, serta sejumlah daerah lainnya.

Sihar berujar, warga yang didatanginya tersebut merasa sebagai kaum termarjinalkan atas dasar tidak meratanya pembangunan yang dirasakan.

"Saya dan Mas Djarot berkunjung ke berbagai daerah di Sumut. Kami banyak mendengar pernyataan warga yang merasa daerahnya termarjinalkan, merasa dianak tirikan," kata Sihar di Medan, Sumatera Utara, Selasa 3 April 2018.

Dia merasa sedih mendengar pernyataan warga tersebut. Sihar menegaskan tak bisa langsung menyalahkan warga atas rasa dan penilaian tersebut, mengingat pemikiran itu terbentuk atas progres pembangunan yang tidak dirasakan warga.

"Mereka, warga berpikiran dan merasa sebagai kaum marjinal, karena mereka merasa terpinggirkan. Tidak merasakan pembangunan yang dibutuhkan mereka di daerahnya. Jadi, tidak bisa disalahkan mereka," papar Sihar Sitorus.

Read More

Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Serentak 2017 Aman

Di Lansir VIVA.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hari ini melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang akan dilaksanakan Februari 2017 mendatang di tujuh provinsi dan 101 kabupaten/kota Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, memastikan bahwa berbagai persiapan untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun depan telah dilakukan, termasuk dari sisi kesiapan anggaran.

"Pada prinsipnya (anggaran pemilu) sudah mencukupi," kata Tjahjo saat menghadiri Gebyar Sosialisasi Akbar Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu 14 Agustus 2016.

Secara garis besar, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, distribusi dari penyaluran anggaran pemilu ke setiap daerah saat ini masih terus dilakukan. Selanjutnya, bagaimana daerah memanfaatkan dana-dana tersebut dengan sebaik-baiknya.

Meski begitu, Tjahjo tak menampik adanya anggapan bahwa ada beberapa daerah yang saat ini belum terpenuhi seutuhnya dari sisi kesiapan anggaran pemilu. Percepatan penyaluran dana tersebut pun akan menjadi prioritas pemerintah.

"Masih ada beberapa daerah seperti Papua Barat yang akan kami kejar. Kemudian KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Aceh Timur. Saya kira itu akan kami kejar," tutur dia.

Terlepas dari hal tersebut, kunci sukses Pilkada serentak, menurut Tjahjo, tidak sepenuhnya berada pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemegang kepentingan (stakeholder) terkait, melainkan juga harus ada peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi daerahnya masing-masing.

"Bawaslu ingin mengajak. Pengawasan tidak cukup hanya oleh Bawaslu, tetapi masyarakat juga semuanya harus terlibat mengawasi sekecil apapun harapan, tahapan, sampai ujungnya nanti pada penghitungan di parlemen," kata dia.

Read More

Ryamizard: Bebaskan 10 WNI, Duterte Pimpin Serang Abu Sayyaf

Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa melakukan aksi unjuk rasa, di depan Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, 1 Agustus 2016. Mereka mendesak pemerintah Filipina untuk aktif membebaskan 10 WNI yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. TEMPO/Imam Sukamto

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim Filipina telah menyiapkan sepuluh ribu tentara untuk mengepung jaringan teroris Abu Sayyaf yang menahan sepuluh warga negara Indonesia di Sulu, Filipina. Hal itu, kata ia, adalah bagian dari kesepakatan trilateral yang dirumuskan di Bali beberapa hari lalu.

"Kita masih menunggu perkembangannya. Ini kan sudah dikepung, masif, sepuluh ribu tentara. Tunggu waktu yang tepat," ujar Ryamizard di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat malam, 5 Agustus 2016.

Sepuluh WNI disandera jaringan teroris Abu Sayyaf sejak sekitar sebulan lalu. Sebanyak tujuh orang disandera saat berlayar di perairan Filipina dan yang lainnya di perairan Malaysia.

Merespons hal itu, Indonesia, Malaysia, dan Filipina meneken kesepakatan untuk melakukan pengamanan bersama. Kesepakatan diteken pada Mei lalu di Yogyakarta. Sedangkan standar operasinya dirumuskan di Bali akhir pekan ini. Isinya meliputi koridor penjagaan, patroli bersama, dan pertukaran informasi intelijen.

Ryamizard menuturkan pengepungan itu tidak akan dipimpin TNI. Sebaliknya, Presiden Filipina Rodrigo "The Punisher" Duterte yang akan memimpin pengepungan itu. Jadi, kata Ryamizard, ini membuat Indonesia tak perlu menurunkan tentara.

Menurut Ryamizard, jumlah pasukan Filipina sudah cukup untuk menggempur kelompok Abu Sayyaf. "Kita mungkin akan mengimbangi saja. Kalau banyak-banyak pasukan, kan enggak efektif, " ujarnya.

ISTMAN M.P.

Read More